Pemkab Karo Siapkan Relokasi Pengungsi

Pemerintah Kabupaten Karo kini mempersiapkan relokasi hunian bagi pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung. Pengungsi yang tempat tinggalnya berada dalam lokasi, berdampak akan secepatnya direlokasi ke tempat yang lebih aman sebagai upaya antisipasi dan penyelamatan warga dari dampak letusan Gunung Sinabung Pada tahap pertama program relokasi pemukiman warga, terlebih dahulu diprioritaskan bagi tiga desa yang masih rawan. Di antaranya, Desa Sukameriah, Simacem dan Bekerah yang masuk dalam radius 3 kilometer dari puncak kawah gunung. Program ini juga sesuai dengan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan rekomendasi dari pusat Badan Geologi. Mengingat, ketiga desa ini masih berbahaya karena berpotensi terkena luncuran awan panas, aliran lava dan gas beracun lainnya. Kini, BNPB telah menyerahkan bantuan sebesar Rp 24 miliar untuk penanganan para pengungsi. Dengan rincian Rp 10 miliar untuk biaya menyewa lahan selama setahun, sewa rumah selama 6 bulan dan biaya kebutuhan makanan selama 2 bulan. Sebelum pembangunan rumah hunian selesai dibangun, kira-kira 1.281 kepala keluarga (KK) terlebih dahulu diberikan bantuan seperti itu, ungkap Bupati Karo, DR (HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti di lobi kantor bupati saat menggelar konferensi pers, Kamis (5/6). Dijelaskannya, bantuan untuk menyewa lahan berkisar Rp 2juta/tahun/KK, sewa rumah Rp 1,8 juta/tahun/KK dan Rp 5.000 /hari/KK sebagai bekal pangan selama 2 bulan. Untuk bantuan bibit pertanian dananya berkisar Rp 10 miliar dan Rp 4 miliar lagi untuk penggunaan penyediaan logistik bagi pengungsi. “Pemkab Karo tak akan membiarkan pengungsi terlantar . Kami tetap berupaya sebaik mungkin dan jangan terlantar baik itu dari segi pendidikan, kesehatan dan makanan,” ujar bupati selaku pelaksana harian penanganan pengungsi. Namun, yang menjadi kendala saat ini pasca menurunnya status Gunung Sinabung dari level Awas ke Siaga dan rencana pemulangan bagi warga desa yang tinggal di luar radius 3 km atau berada di radius 5 km, belum disahkannya APBD 2014. Sebelum dilakukan pemulangan terhadap pengungsi atap rumah warga harus terlebih dahulu diperbaiki. “Tidak mungkin pengungsi pulang ke rumahnya kalau atap rumanya masih bocor. Jadi, sebelum pengungsi pulang atap rumahnya yang bocor harus diganti. Karena APBD Kabupaten Karo tahun 2014 belum disahkan DPRD, berarti pemulangan belum akan terealisasi. Bagaimana pemerintah daerah bisa bekerja kalau tidak ada dana apalagi untuk membeli seng,” imbuhnya didampingi Kadis Kominfo Pemkab Karo, Kenan Ginting. Karena, Pemkab Karo menyediakan dana dari APBD sebesar Rp 5 miliar untuk membeli seng untuk mengganti rumah warga yang terkena semburan abu vulkanik Gunung Sinabung. Sedang seng yang dibutuhkan berkisar 267.000 lembar. Selain itu, belum disahkannya APBD oleh DPRD Karo berdampak bagi seluruh rakyat Karo. Roda pemerintahan sudah pasti lumpuh tak ada kegiatan. Paling fatal dampaknya pada dinas kebersihan dan rumah sakit uUmum. “Bagaimana mau bekerja, honor pegawai kebersihan belum terbayar dan biaya operasional mobil pengangkut sampah tak ada lagi. Sudah pasti mobil angkut sampah membutuhkan BBM, sudah berapa utang di SPBU itu?. Apalagi rumah sakit umum pasti memerlukan obat-obat untuk pasien,”ujarnya. Menyikapi masalah itu, Pemerintah Kabupaten Karo berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Sumut, agar dapat mensahkan Peraturan bupati (Perbup). Sebab, sementara ini Perbup dana rutin sudah disahkan tinggal Perbup dana fisik yang sudah diusulkan ke Mendagri melalui Gubsu agar dapat disahkan secepatnya.